3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

KABARBERITAONLINE – Pertempuran Pemilihan presiden 2019 membuat deretan kebijakan hukum pemerintah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sering memperoleh sorotan tajam. Tidak kecuali kebijaksanaan di bagian hukum.

Beberapa kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah justru mengundang pro serta kontra. Sekurang-kurangnya, ada tiga ketetapan pemerintah yang memetik masalah dalam kurun sebulan paling akhir ini.

Tersebut 3 kebijakan hukum pemerintah Jokowi yang mengundang kontroversi.

1. Abu Bakar Baasyir

3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi
3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

Diantaranya berkaitan pembebasan terpidana teroris Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Ba’asyir awalannya akan dibebaskan oleh pemerintah Jokowi. Faktanya, sebab keadaan kesehatan serta umur Ba’asyir.

Ialah penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra yang awalannya menyebutkan Ba’asyir akan selekasnya dibebaskan tiada prasyarat.

“Ya yang pertama memang fakta kemanusiaan. Berarti beliau kan telah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi selesai mengevaluasi Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom, Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Yusril menuturkan, awalannya pihak Ba’asyir telah ajukan permintaan pembebasan, tetapi prasyarat yang dikasihkan pemerintah sangat berat. Pada akhirnya, karena lobi Yusril, Jokowi ingin membebaskan tiada prasyarat.

“Ini namanya bebas bersyarat, bagaimana jika kita lunakkan syaratnya. Pak Jokowi katakan itu kita kerjakan kita mengambil ketetapan, kelak pengaturan sama yang lainnya,” tutur Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1) kemarin.

Akan tetapi terakhir, gagasan itu diurungkan pemerintah sendiri. Dengan fakta, Ba’asyir menampik tanda tangan pengakuan setia pada NKRI. Perihal inipun memetik masalah, sampai pihak Ba’asyir ingin ajukan tuntutan ke pengadilan.

Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly mengatakan, bola panas tarik ulur bebasnya terpidana terorisme, ABB telah tak akan di pemerintah. Sama dengan ketentuan perundangan, ABB seharusnya dapat dibebaskan dengan prasyarat meneken janji setia pada NKRI.

“Ya dibebaskan dong, tetapi kan prasyarat itu mesti dipenuhi, itu soalnya. Jadi bukan di kita kembali, kita harap beliau sedia menyetujui itu,” kata Yasonna di Kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/1).

Team pengacara ABB, Guntur Fatahilah membetulkan masalah gagasan tuntutan ke PTUN. Walau hal itu masih juga dalam pengaturan, Guntur cuma memberikan isyarat sekitar tanggal vonis inkrah ABB serta beleid diperdebatkan yang membuat ABB gagal bebas.

“Iya, saya yang nyusun berkasnya. Jadi gini, yang dipermasalahkan masalah tidak ingin tanda-tangan itu, tetapi itu ketentuan itu, Permen 12 tahun 1995 serta PP 99 tahun 2012 kapan berlakunya? Lantas ABB kapan inkrahnya?” kata Guntur melalui sambungan telephone.

Waktu didalami lebih jauh, apa akan dihubungkan waktu vonis dengan berlakunya beleid itu, Guntur belumlah ingin membuka lebih detail. “Ya itu dahulu, sampai situ dahulu mengerti,” lanjut ia.

2. Remisi Pembunuh Wartawan

3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi
3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

Kebijaksanaan hukum masa Jokowi yang jadi sorotan yaitu berkaitan pemberian remisi pada terpidana pembunuh wartawan Radar Bali, Prabangsa, I Nyoman Susrama.

Susrama memperoleh remisi, yang awalannya diberi hukuman seumur hidup jadi cuma 20 tahun. Terpidana telah melakukan hukuman penjara saat 10 tahun. Susrama yang bekas Calon legislatif PDIP itu divonis penjara seumur hidup selesai ikut serta dalam masalah pembunuhan merencanakan pada jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada Februari 2009.

Bahkan juga kebijaksanaan ini menyebabkan demo di beberapa tempat. Beberapa wartawan demo serta membuat tuntutan cabut remisi pada Susrama. Wartawan di Kendari, Jember, Denpasar, Jakarta kompak menekan pemerintah mencabut remisi itu.

Akan tetapi Jokowi malas memberi komentar lebih dalam hal masalah itu. Ia menyerahkan sepenhnya pada Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Tanyakanlah Menkumham, jika masalah tehnis tanyakanlah Menkumham,” kata Jokowi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/1).

Sesaat Menkum HAM Yasonna menampik membuat revisi ketetapannya. Ia memandang, ketetapan itu telah lewat analisis.

“Bukan, itu mekanisme normal. Itu telah tuntas,” tutur Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (28/1).

3. Remisi Robert Tantular

3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi
3 Kebijakan Hukum Pemerintah Jokowi yang Mengundang Kontroversi

Remisi 74 bulan 110 hari yang didapat bekas bos Bank Century Robert Tantular tidak lepas jadi sorotan. Karena remisi yang didapat, Robert memperoleh bebas bersyarat.

Robert divonis 21 tahun penjara dari beberapa masalah pidana seperti kejahatan perbankan serta pencucian uang. Ia sudah melakukan hukuman saat 10 tahun.

“Robert Tantular diusulkan PB oleh Lapas 1 Cipinang dengan surat saran nomer W10.Cocok.01.05.06-540 tanggal 5-5-2017. Dengan mendapatkan SK PB Nomer W10.1347-PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 14-8-2017,” kata Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Ade Kusmanto, 21 Desember 2018 kemarin.

Robert divonis 21 tahun penjara dalam 4 masalah. Pertama divonis 9 tahun serta denda Rp 100 miliar subsider 8 bulan kurungan dalam masalah perbankan. Ke-2 divonis 10 tahun penjara serta denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan di masalah perbankan yang ke-2.

Ke-3, Robert pun divonis bersalah dalam 2 masalah pencucian uang, yaitu semasing 1 tahun serta 1 tahun dan denda Rp 2,5 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Ketetapan Kemenkum HAM ini juga diprotes oleh KPK. Instansi antirasuah itu menanyakan pembebasan bersyarat Robert.

KPK memandang, Kemenkum HAM sangat gampang memberi remisi pada terpidana. KPK ingin ada standard yang ketat.

“Kita meminta pada Ditjen Pemasyarakatan serta Kemenkum HAM, bukannya kita ingin balas dendam, tetapi jika spesial untuk contohnya terpidana kekerasan pada anak serta wanita, korupsi, terorisme, atau narkoba itu mesti ketat sekali pemberiannya,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Ia tidak sepakat, terpidana demikian gampangnya memperoleh potongan waktu tahanan. Hukuman dipandang jadi sia-sia serta tidak memberi dampak kapok.

“Kan sia-sia pun jika contohnya telah diberi hukuman oleh pengadilan 10 tahun tapi 17 Agustus bisa (remisi), Natal bisa, Lebaran bisa, Galungan bisa. Ya untuk keagamaan saja itu kan sangat banyak ininya serta pembebasan bersyarat,” tambah Syarif.

Remisi untuk Robert Tantular juga membuat iri Ketua Pembina Team Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta yang membela Abu Bakar Ba’asyir. Ia memperbandingkan hukuman yang ditempuh oleh Ba’asyir dengan Robert Tantular.

“Robert Tantular memperoleh remisi sampai 77 bulan,” tuturnya, Selasa malam 22 Januari 2019.

Sedang Ba’asyir yang terima vonis 15 tahun penjara karena masalah terorisme cuma memperoleh keseluruhan remisi 20 bulan. Remisi itu di terima waktu hari kemerdekaan serta hari besar agama.

Mahendradatta menyebutkan, Ba’asyir bisa jadi bebas murni bila mendapatkan remisi seperti yang di terima oleh Robert Tantular. “Bahkan juga tidak mesti banyak-banyak, tak perlu 77 bulan,” tuturnya.

Akan tetapi Kemenkum HAM menyatakan, Ba’asyir tidak banyak memperoleh remisi seperti Robert. Karena, Robert jadi pendonor darah saat di lapas. Sesaat Ba’asyir, tidak sebab umur yang tidak kembali dapat lakukan donor darah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *