Mantan Aktivis Minta DPR Surati Presiden Tuntaskan Kasus HAM 98

Mantan Aktivis Minta DPR Surati Presiden Tuntaskan Kasus HAM 98

Mantan Aktivis Minta DPR Surati Presiden Tuntaskan Kasus HAM 98

KABARBERITAONLINE – Mantan aktivis yang sekarang anggota DPR Komisi XI fraksi PKB Faisol Reza ajukan surat pada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Isi surat yaitu minta Bamsoet untuk menyurati Presiden Joko Widodo supaya menjalankan referensi DPR tahun 2009 berkaitan penyelesaian penculikan aktivis medio 1997-1998.

“Saya meminta Bapak Ketua DPR untuk mengirim surat pada Presiden Republik Indonesia supaya menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya membuat perlindungan serta penuhi hak asasi manusia, terutamanya untuk melakukan 4 referensi DPR tahun 2009,” catat Faisol dalam surat.

Faisol mengaku dianya memang kirim surat itu di hari ini, Kamis (24/1). Intisari surat yaitu permintaan menindaklanjuti referensi DPR mengenai masalah penghapusan orang dengan paksa 1997/1998.

“Itu benar saya kirim,” papar Faisol.

Dalam surat, Faisol menuturkan proses pengerjaan penculikan aktivis yang mandek. Ia menjelaskan jika Komnas HAM sudah tuntas menyelidik masalah itu pada 2006. Hasil penyidikan yaitu Komnas HAM temukan terdapatnya pendapat pelanggaran HAM berat dalam masalah penghapusan orang dengan paksa.

Komnas HAM, sambungnya, pun mengatakan terjadi tindak kejahatan HAM. Memiliki bentuk berbentuk perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiyaan pada 24 orang yang disangka dikerjakan oleh 27 orang. Saat itu, Komnas HAM telah kirim hasil penyidikan pada Kejaksaan Agung, DPR, serta Presiden.

Sesudah itu, DPR menindaklanjuti dengan membuat panitia spesial pada 27 Februari 2007. Ketua pansus ialah Panda Nababan yang lalu digantikan oleh Effendi Simbolon.

Lalu, pada sidang paripurna 28 September 2009, DPR dengan aklamasi menyetujui referensi kerja hasil pansus. Referensi itu di jabarkan kembali oleh Faisol dalam surat.

1. Mereferensikan Presiden untuk membuat Pengadilan HAM Ad-hoc;

2. Mereferensikan Presiden dan seluruh institusi pemerintah dan pihak berkaitan untuk selekasnya lakukan penelusuran pada 13 aktivis yang masih tetap hilang;

3. Mereferensikan Pemerintah untuk merehabilitasi serta memberi kompensasi pada keluarga korban yang hilang;

4. Mereferensikan Pemerintah supaya selekasnya meratifikasi Konvensi Anti Penghapusan Paksa menjadi bentuk prinsip serta suport untuk hentikan praktek penghapusan paksa di Indonesia.

Akan tetapi, kata Faisol dalam surat, telah 10 tahun presiden serta pemerintah tidak menindaklanjuti referensi DPR itu. Tidak ada satu juga dari empat referensi dari DPR yang direalisasikan oleh pemerintah walau telah bertukar rezim.

Atas basic itu Faisol kirim surat pada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut dia, Bamsoet mesti menagih tindak lanjut dari pemerintah untuk kehormatan serta kewibawaan DPR.

“Saya cemas, jika DPR tidak melaukannya, keyakinan rakyat pada instansi perwakilan yang terhormat ini akan makin tipis,” catat Faisol dalam surat.

Didapati, Faisol termasuk juga salah satunya aktivis yang diculik medio 1997-1998 yang lalu. Ia diamankan dengan Desmond J Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluya Djati, Pius Lustrilanang serta sebagian orang yang lain. Mujur, Faisol dilepaskan. Ada sebagian orang lainnya yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *