Pandangan Kubu Prabowo Mengenai Wapres JK Kritik Kartu Prakerja Jokowi

Pandangan Kubu Prabowo Mengenai Wapres JK Kritik Kartu Prakerja Jokowi

Pandangan Kubu Prabowo Mengenai Wapres JK Kritik Kartu Prakerja Jokowi

KABARBERITAONLINE – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik program kartu prakerja Jokowi. Menurut Jusuf Kalla, pengangguran yang digaji melalui kartu prakerja cuma pas dikerjakan di negara maju yang jumlahnya penduduknya dikit.

Koordinator Juru Bicara Tubuh Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyikapi positif tanggapan JK. Menurut Dahnil, JK orang yang logis.

“Pak JK ini logis. Type orang yang logis. Semua kebijaksanaan beliau tentu miliki pijakan yang kuat. Yang namanya memberi pertolongan prakerja cuma pas untuk negara maju welfare state seperti Skandinavia sebab kemampuan fiskalnya besar tetapi masyarakat kecil hingga tidak berlangsung disinsentif,” kata Dahnil di Alat center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Dahnil menuturkan, bila pengangguran dikasihkan upah maka berlangsung disinsentif pada beberapa pekerja. Perihal ini juga tidak pas dikerjakan di Indonesia.

“Berarti ini memihak pada pengangguran, tetapi ini tidak memihak pada mereka yang kerja, ini jadi permasalahan, apakah yang hilang dari sana? Keadilan,” katanya.

Malah Dahnil bingung, sekarang ini Jokowi tidak memerhatikan nasib guru honorer serta permasalahan BPJS. Tapi selain itu Jokowi justru ingin mengatur pengangguran. Menurut Dahnil, program prakerja cuma strategi mencapai elektoral.

“Buat saya ini tricky minta maaf, ini lakukan tricky elektoral dengan lakukan akrobat elektoral. Janji-janji semacam ini justru akan membodohi, coba ya berani tidak nyebut nominalnya,” tutur Dahnil.

Dahnil mengkalkulasikan jika satu pengangguran dikasihkan 1 juta rupiah. Bila ada 7 juta pengangguran jadi negara mesti memberikan dana sebesar Rp 7 triliun.

“Manakah rasionalisasinya? itu yang disebut Pak JK barusan,” katanya.

Eks Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu memandang, dalam Islam, kebijaksanaan kartu prakerja Jokowi seperti kerjakan perihal sekunder tetapi meremehkan perihal primer. Berarti Jokowi seperti melupakan salat Subuh yang harus tetapi melalukan salat duha yang sunah.

“Jadi memberi kartu prakerja itu seperti orang yang ngajak salat duha tetapi tidak sempat salat Subuh. Perihal yang Fardhu Ain belum pernah ditangani ngajak lakukan yang sunah. Jadi itu tricky sekali,” katanya.

Dahnil menghargai kemauan baik kartu prakerja Jokowi, akan tetapi kemauan baik itu harus dilandasi dengan pandangan yang baik serta pengetahuan yang cukuplah. Ia tidak ingin Jokowi mengorbankan hal-hal lain. Contohnya, katanya, dalam ekonomi dimaksud opportunity biaya atau cost tidak tersangka.

“Opportunity biaya ini jika kebijaksanaan itu diambil tentu ada biaya lainnya yang dibiarkan. Pengangguran dibiayai disincentive-nya beberapa pekerja, belum juga janganlah lupa lho 58 % pekerja kita itu pekerja bidang informal,” jelas Dahnil.

Lebih jauh, Dahnil merekomendasikan Perangkat Sipil Negara (ASN) mengkritik program pemerintah yang tidak sesuai dengan serta merugikan rakyat.

“Jadi norma itu mesti dipakai, jika gunakan logika KPU barusan bisa dong jika contohnya ada ketidakbeneran, ASN bisa dong saya sosialisasikan ketidakbeneran ini. Karena itu nalarnya dibenerkan, saat ini ada cacat logika di pemikiran kita,” tutup Dahnil Anzar Simanjuntak.

Awal mulanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan kebijaksanaan memberi tunjangan untuk pengangguran pas dikasihkan untuk negara maju dengan jumlahnya masyarakat dikit; sesaat untuk diaplikasikan di Indonesia, kebijaksanaan itu butuh dikaji kembali.

“Terdapat beberapa negara semacam itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tetapi itu umumnya berlangsung jika negara itu maju, penduduknya sedikit,” kata JK pada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/3).

JK menjelaskan untuk memberi tunjangan pada pengangguran membutuhkan dana banyak, hingga Pemerintah mesti mengkalkulasi kembali biaya yang dipunyai agar tidak memberatkan APBN.

“Jika negara seperti Indonesia, (dengan) biaya tidaklah terlalu besar serta masyarakat banyak, pasti mesti dihitung. Itu perlu biaya yang besar, serta jika telah ada anggarannya baru kita dapat bicara. Jika belumlah ada anggarannya, pasti belumlah dapat dikerjakan,” tuturnya.

Berkaitan janji Presiden Joko Widodo untuk memberi Kartu Pra-kerja buat pemuda lulusan baru yang belumlah mendapatkan pekerjaan, JK menjelaskan hal tersebut dapat dikerjakan di tahun biaya selanjutnya, saat APBN mempunyai pos biaya lebih karena itu.

“Jika ada anggarannya, silahkan. Ya kelak jika ada bahasan biaya tahun 2020 baru kita ketahui; yang pasti tahun ini belumlah dapat, biaya 2019 tidak ada,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *