Respon Ketua KPK Tentang Hadiah Bagi Pelapor Kasus Korupsi

Respon Ketua KPK Tentang Hadiah Bagi Pelapor Kasus Korupsi

Ketua KPK Tidak Sependapat Dengan Aturan Hadiah 200 juta Kepada Pelapor Kasus Korupsi

KABARBERITAONLINE – Masih tetap ramainya korupsi di Tanah Air membuat Presiden Jokowi membuat ketentuan baru untuk pemberantasan korupsi. Ketentuan itu ialah menghadiahkan pada penduduk Pelapor kasus korupsi sebesar Rp 200 juta.

Pemberian hadiah ini ditata dalam Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 43 Tahun 2018 mengenai tata langkah pelaksanaan pekerjaan serta tanggung jawab dalam tindak pidana korupsi, serta telah di tandatangani Presiden Jokowi pada 18 September 2018 serta langsung diundangkan oleh Kemenkumham.

Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tidak sama pendapat dengan ketentuan ini.

Semestinya, kata Agus, pemerintah tak perlu ribet keluarkan PP ketentuan pemberian hadiah itu. Itu sebab KPK sudah mempunyai ketentuan pemberian hadiah sendiri.

“Sebenarnya pemerintah ikut tidak butuh ribet membagikan spesial, sebab kelak akan dipotong langsung sesudah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Agus menuturkan, dalam ketentuan internal KPK, penduduk yang memberikan laporan tindak pidana korupsi telah dikasihkan hadiah sebesar satu % dari dana yang dikembalikan oleh terdakwa masalah korupsi yang dilaporkan.

“Tetapi jika usulannya KPK yang di rapat tidak di terima, ya itu semakin besar dari itu. Satu % sekurang-kurangnya sebab dengan 1 % itu lebih menarik,” tutur Agus.

“Jika ketentuan yang lama kan tidak ada maksimumnya (hadiah untuk pelapor masalah korupsi), ketentuan yang baru ini optimal. Rp 200 juta, dahulu tidak ada maksimumnya,” tutur Agus.

Mengharap Banyak Masyarakat Melapor

Ia memandang basic keluarnya PP itu sebab pemerintah takut keluarkan uang kebanyakan untuk menghadiahkan penghargaan pada penduduk. Walau sebenarnya, ia meneruskan, 1 % dana yang di keluarkan malah lebih efisien dalam menggandeng penduduk melapor masalah korupsi.

“Kecemasan pemerintah akan keluarkan yang besar walau sebenarnya menurut saya tidak, tak perlu dialokasikan sesudah amar putusan pengadilan kelak misalnya jika. 1 % langsung dipotong gitukan, jadi kami akan coba mengomunikasikan dengan Presiden apa mungkin itu dikerjakan pergantian,” katanya.

Didapati, PP Nomer 43 Tahun 2018 diteken Presiden Joko Widodo pada 18 September 2018 serta langsung diundangkan oleh Kemenkumham.

Walau berpendapat ada, KPK masih menyongsong baik kehadiran PP Nomer 43 Tahun 2018 itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah waktu di konfirmasi, mengharap karenanya ada hadiah ini makin banyak penduduk yang memberikan laporan tindak pidana korupsi.

Menurut Febri, penambahan nilai kompensasi buat pelapor masalah korupsi mempunyai tujuan untuk menguatkan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Nanti, kata Febri, pemberian hadiah pada pelapor masalah korupsi akan tidak dikerjakan dengan terbuka.

“Saat masalah korupsi itu dilaporkan, tentunya berarti pengawasan di lingkungan sekitar pelapor itu, daerah itu semakin lebih optimal nanti,” jelas Febri.

Tidak hanya hadiah, Febri menyampaikan, pihaknya ikut menggerakkan supaya pelapor masalah korupsi mendapatkan perlindungan. Perihal ini supaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa kerja dengan optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *