TKN Menyebutkan PKH Andalan Jokowi Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan

TKN Menyebutkan PKH Andalan Jokowi Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan

TKN Menyebutkan PKH Andalan Jokowi Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan

KABARBERITAONLINE – Juru Bicara Team Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzily menyebutkan Program Keluarga Harapan (PKH) sukses turunkan angka kemiskinan sampai 9,6 %. Jadi itu, PKG jadi andalan Jokowi.

“Ini angka paling rendah dalam riwayat Indonesia. Tidak cuma angka kemiskinan, angka gini rasio pun alami penurunan sampai 0,38 yang itu berarti kualitas pemerataan penghasilan makin lebih baik,” kata Ace pada wartawan, Kamis (7/2).

“Ini data BPS, tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Data BPS ini pula dipakai oleh pemerintahan mana saja. Jika menyangsikan data BPS ya parameter ditambah lagi yang ingin kita pakai,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Menurut Ace, program PKH mutunya lebih baik di masa Jokowi di banding waktu di luncurkan pada 2017. Komponen-komponen dari program ini, mencakup pemenuhan pada hak basic, pendidikan, kesehatan, disabilitas serta lansia, selalu alami perbaikan di pemerintah Jokowi.

“Tiada ketetapan yang diambil Pak Jokowi, mustahil kualitas serta biaya untuk rakyat itu bisa menjadi kebijaksanaan yang pas. Di masa Pak Jokowi, reformasi skema perlindungan sosial lewat program pertolongan sosial yang semakin besar untuk rakyat miskin semakin besar. Hingga tidak bingung bila angka kemiskinan di masa Pak Jokowi turun jadi 9,6 %. Bila bukan sebab kebijaksanaan serta instruksi Pak Jokowi untuk program PKH serta Pertolongan Pangan Non-Tunai (BPNT) pasti program-program semacam itu tidak jadi prioritas penting,” papar Ace.

PKH adalah program pemberian pertolongan sosial bersyarat yang ditujukan buat keluarga penerima faedah. Pada 2014, jumlahnya penerima program ini sekitar 2,79 juta keluarga. Tahun 2015 naik jadi 3,5 juta, tahun 2016 jadi 6 juta keluarga, tahun 2017 jadi 6,2 juta keluarga serta pada tahun 2018 jumlahnya bertambah cukuplah mencolok jadi 10 juta. Tahun ini jumlahnya penerima faedah tidak beralih.

Mengenai biaya yang dikocorkan Negara, pada tahun 2014 sebesar Rp 5,6, tahun 2017 sebesar Rp 11,4 triliun. Tahun 2018 berlangsung kenaikan sampai Rp 19,4 triliun serta tahun 2019 pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program ini.

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, menyebutkan Jokowi tampak serius melakukan program perlindungan sosial ini. Sebab biaya dikeluarkan cukuplah berarti.

“Ini dapat dibuktikan dari keseriusan petahana dalam menganggarkan program itu di APBN dalam jumlahnya berarti serta alami kenaikan tiap-tiap tahunnya,” kata Bawono.

Bawono, memandang Jokowi pun belum pernah mengaku PKH digagas olehnya. Jokowi selalu mengimplementasikan program itu sebab dipandang positif serta memberi faedah buat penduduk.

“Presiden Joko Widodo menghormati program-program dipandang baik di pemerintahan terdahulu. Tidak lalu meniadakan demikian saja. Sampai kini kan hampir tidak ada keberlanjutan satu program dari satu pemerintahan ke pemerintah selanjutnya,” katanya.

Bawono juga tidak menolak kritikan jika ada dimensi politik dalam PKH. Ia menyebutkan kebijaksanaan pemerintah tidak terlepas dari dimensi politik.

Akan tetapi dari dimensi yang lebih luas PKH sudah sukses membuat perlindungan penduduk dari kemiskinan serta seputar 40 % penduduk lapis terbawah di negara ini rasakan faedah dari program perlindungan sosial itu.

“Pada tempat Joko Widodo menjadi petahana, jelas PKH membuat stimulan electoral, tetapi itu satu perihal wajar didapat dari penerbitan satu kebijaksanaan populis,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *